Cegah Karhutla Berulang, Pemerintah Dorong Pengelolaan Gambut Berkelanjutan

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berulang memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan tidak cukup diselesaikan melalui pemadaman ketika api telah menyebar. Indonesia membutuhkan tata kelola gambut yang menjaga keseimbangan hidrologis, memperkuat pencegahan, dan memastikan pemulihan ekosistem berlangsung berkelanjutan. Komitmen pemerintah mengembangkan pendekatan tersebut menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga ketahanan ekologis nasional.

Lahan gambut memiliki karakter berbeda dari tanah mineral. Lapisan bahan organiknya menyimpan karbon dan air dalam jumlah besar. Ketika drainase berlebihan menurunkan muka air, gambut mengering dan mudah terbakar, bahkan api dapat merambat di bawah permukaan. Karena itu, pencegahan karhutla harus dimulai dengan pengelolaan tata air, bukan hanya penambahan armada pemadam.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa kebakaran berulang di kawasan gambut harus ditangani berdasarkan pendekatan ilmiah. Menurutnya, ketahanan lanskap perlu diperkuat agar potensi kebakaran dapat ditekan sebelum berkembang menjadi bencana. Pernyataan tersebut menunjukkan orientasi pemerintah untuk menggeser penanganan dari respons darurat menuju pengelolaan risiko yang lebih sistematis.

Hanif juga menyoroti pentingnya mempertahankan tinggi muka air melalui sekat kanal permanen maupun fungsional. Infrastruktur tersebut membantu menahan air sehingga gambut tidak cepat mengering. Ia mendorong optimalisasi instrumen yang sudah tersedia melalui keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, termasuk penguatan Desa Mandiri Gambut dan Desa Peduli Api agar pelaksanaan program benar-benar menjangkau lapangan.

Pendekatan berbasis sains memerlukan pengukuran muka air, pemantauan curah hujan, pemetaan tutupan lahan, serta identifikasi wilayah rentan. Data tersebut seharusnya menjadi dasar penentuan prioritas restorasi dan evaluasi efektivitas intervensi. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari jumlah infrastruktur terbangun, tetapi juga kemampuan menjaga kelembapan gambut sepanjang musim kemarau.

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional, Satyawan Pudyatmoko, menempatkan desa sebagai ujung tombak pengendalian karhutla. Ia menjelaskan bahwa prioritas pemerintah meliputi pemetaan kawasan kritis, inventarisasi infrastruktur pembasahan, serta perbaikan sekat kanal dan sumur bor. Penguatan peran masyarakat setempat diperlukan karena warga memiliki pengetahuan mengenai kondisi lahan dan perubahan lingkungan sehari-hari.

Saat meninjau pembasahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Satyawan menekankan pentingnya menjaga lahan tetap basah untuk mengurangi kemungkinan kebakaran berulang. Program demikian memperlihatkan bahwa restorasi bukan sekadar penanaman vegetasi. Pemulihan fungsi air merupakan fondasi agar kawasan gambut dapat kembali mendukung kehidupan dan aktivitas ekonomi yang aman.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat turut mendorong pemulihan tata air gambut melalui pemanfaatan aliran sungai, pompa, dan sekat kanal. Menurutnya, metode pengaliran air menuju kawasan gambut dapat membantu mempertahankan kelembapan, terutama ketika musim kering meningkatkan kerentanan kebakaran. Sinergi antarlembaga menjadi penting agar perencanaan teknis, pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri.

Perhatian terhadap peningkatan karhutla di Papua mempertegas urgensi percepatan restorasi. Kawasan dengan karakter hidrologis dan sosial berbeda memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Pemetaan harus mempertimbangkan fungsi ekosistem, penggunaan lahan, serta kebutuhan masyarakat adat. Upaya perlindungan gambut akan lebih kuat ketika pengetahuan ilmiah dipadukan dengan pengalaman komunitas lokal.

Persoalan lain muncul ketika lahan bekas kebakaran berubah menjadi perkebunan, termasuk sawit. Perubahan fungsi semacam itu dapat memperburuk tekanan terhadap ekosistem apabila mengabaikan status kawasan dan kewajiban pemulihan. Karena itu, penegasan untuk mengembalikan kawasan yang semestinya berhutan kepada fungsi hutannya merupakan prinsip penting dalam mencegah kebakaran menjadi pintu masuk perubahan penggunaan lahan.

Pengawasan harus mampu menelusuri riwayat kebakaran, legalitas penguasaan, dan perubahan tutupan lahan secara transparan. Penegakan aturan juga perlu membedakan pelanggaran korporasi, praktik pembakaran ilegal, serta kebutuhan penghidupan warga. Keadilan ekologis mensyaratkan perlindungan lingkungan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan alternatif ekonomi yang layak bagi masyarakat sekitar.

Pemberdayaan desa menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan praktik sehari-hari. Kelompok masyarakat dapat dilibatkan dalam pemantauan muka air, patroli pencegahan, pelaporan titik panas, dan perawatan sumur bor. Dukungan pelatihan, pembiayaan, serta insentif usaha tanpa bakar akan membantu menjadikan pencegahan sebagai kepentingan bersama, bukan semata kewajiban administratif.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, gambut sehat menghasilkan manfaat yang sering tidak terlihat dalam perhitungan ekonomi jangka pendek. Ekosistem yang terjaga menyimpan karbon, mengatur air, mempertahankan keanekaragaman hayati, dan mengurangi risiko asap lintas wilayah. Biaya pencegahan patut dipahami sebagai investasi publik untuk menghindari kerugian kesehatan, pendidikan, produktivitas, dan kerusakan lingkungan.

Pelaksanaan kebijakan juga memerlukan indikator yang dapat diperiksa publik. Pemerintah dapat melaporkan perubahan tinggi muka air, kondisi sekat kanal, luas area yang dipulihkan, dan frekuensi kejadian kebakaran berdasarkan wilayah. Pelaporan berkala membantu membedakan kemajuan dari pencapaian administratif. Perguruan tinggi dan lembaga riset dapat mendukung verifikasi independen, sementara pemerintah daerah memastikan temuan ilmiah diterjemahkan menjadi tindakan. Dengan mekanisme demikian, pembiayaan restorasi memperoleh dasar evaluasi kuat, dan masyarakat dapat menilai apakah investasi pencegahan benar-benar mengurangi kerentanan lingkungan serta risiko kesehatan.S

Komitmen pemerintah kini perlu diterjemahkan menjadi target terukur, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan terbuka. Restorasi yang konsisten, tata air yang terpelihara, perlindungan kawasan bekas terbakar, serta desa yang berdaya akan memperkuat ketahanan gambut. Dengan menjadikan pencegahan sebagai prioritas, Indonesia memiliki kesempatan memutus siklus karhutla dan mewariskan lingkungan yang lebih aman, produktif, serta lestari kepada generasi mendatang.