Pemetaan Risiko Karhutla Membuat Pencegahan Lebih Terarah

Oleh: Mahmud Sutramitajaya)*

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan pemetaan risiko yang akurat agar langkah pengawasan dan penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Pemerintah terus memperkuat upaya mitigasi melalui identifikasi wilayah rawan kebakaran, pemantauan titik panas, serta pemanfaatan informasi cuaca dan iklim. Pendekatan berbasis pemetaan memungkinkan petugas menentukan lokasi prioritas patroli sehingga potensi kebakaran dapat diantisipasi sejak dini. Selain itu, dukungan teknologi dan koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam membangun sistem pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, mengatakan penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika menjadi salah satu dukungan penting) dalam menangani karhutla di Papua Selatan. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan langkah mitigasi berdasarkan kondisi cuaca serta perkembangan lingkungan. BMKG juga telah menyiapkan peta wilayah rawan karhutla yang menunjukkan kabupaten dan kecamatan dengan potensi kebakaran dalam rentang waktu satu minggu hingga satu bulan ke depan.

Pemetaan tersebut menjadi instrumen penting untuk menentukan prioritas pengawasan di lapangan. Dengan mengetahui wilayah yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi, petugas dapat memusatkan patroli pada lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran. Strategi ini membuat pengawasan lebih efisien karena tidak seluruh wilayah harus mendapatkan intensitas patroli yang sama. Informasi hingga tingkat kecamatan juga membantu pemerintah daerah menyusun langkah pencegahan berdasarkan karakteristik dan kondisi masing-masing wilayah.

Selain pemetaan wilayah, pemantauan kondisi iklim menjadi faktor pendukung dalam mengidentifikasi peningkatan risiko karhutla. Indonesia saat ini menghadapi fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat yang berdampak pada berkurangnya curah hujan, terutama di wilayah selatan khatulistiwa. Berdasarkan pemantauan BMKG hingga 20 Oktober 2026, sejumlah wilayah di Indonesia tercatat tidak mengalami hujan selama lebih dari dua bulan. Di Merauke dan sekitarnya, peluang hujan diprakirakan masih relatif rendah pada awal November sebelum meningkat secara bertahap pada pertengahan hingga akhir November.

Untuk memperkuat pemetaan risiko, BMKG menyediakan informasi prakiraan cuaca dalam berbagai rentang waktu, mulai dari prakiraan jangka sangat pendek atau nowcasting untuk tiga hingga enam jam ke depan, prakiraan harian hingga tujuh hari, dasarian atau sepuluh harian, hingga prakiraan bulanan. Informasi tersebut diperbarui secara berkala dan tersedia hingga tingkat kecamatan. Ketersediaan data ini membantu pemerintah daerah mengenali perubahan kondisi cuaca serta menentukan wilayah yang membutuhkan peningkatan pengawasan dan kesiapsiagaan.

Pemanfaatan data tersebut juga diperkuat melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, mengatakan pelaksanaan OMC merupakan salah satu langkah untuk mendukung penanganan karhutla melalui koordinasi lintas instansi. Di Papua Selatan, operasi telah berlangsung sejak 22 Oktober 2026. Hingga kegiatan koordinasi pada 31 Oktober 2026, OMC telah mencapai 13 sorti penerbangan menggunakan pesawat Cessna Caravan dengan total bahan semai sebanyak 13 ton.

Pelaksanaan penyemaian awan diarahkan ke wilayah utara dan barat Papua Selatan karena potensi pertumbuhan awan masih terkonsentrasi di kawasan tersebut. Hujan yang terbentuk turut mendukung penurunan titik panas di sejumlah wilayah. Sementara itu, pemantauan terus dilakukan terhadap titik panas yang masih ditemukan di bagian selatan Papua Selatan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemetaan kondisi atmosfer dan persebaran titik panas dapat menjadi dasar untuk menentukan lokasi pelaksanaan operasi serta mengoptimalkan dukungan penanganan karhutla.

Penguatan pemetaan risiko juga perlu diikuti kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan potensi bencana. Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi, mengatakan pemerintah daerah mulai mengantisipasi potensi banjir dan tanah longsor seiring meningkatnya peluang hujan. Lahan yang baru terbakar kehilangan sebagian tutupan vegetasi sehingga lebih rentan mengalami limpasan air. Oleh karena itu, inventarisasi wilayah rawan, kesiapan personel, serta ketersediaan peralatan penanganan banjir dan tanah longsor perlu menjadi bagian dari perencanaan mitigasi daerah.

Selain kesiapan menghadapi bencana lanjutan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk memastikan informasi risiko dapat diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan. Pemerintah daerah dan BPBD telah memanfaatkan data cuaca untuk menentukan lokasi pengawasan, memperkuat patroli, serta menyiapkan kebutuhan operasional sesuai tingkat kerawanan wilayah. Dengan perencanaan tersebut, sumber daya penanggulangan bencana dapat digunakan secara lebih optimal dan respons terhadap potensi kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.

Keberhasilan pencegahan karhutla tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan peta wilayah rawan, tetapi juga pemanfaatan informasi tersebut dalam tindakan nyata. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, BMKG, BNPB, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, serta sektor swasta diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan kesiapsiagaan. Melalui pemetaan risiko yang didukung data cuaca, pemantauan titik panas, teknologi, dan patroli berbasis prioritas, pencegahan karhutla dapat dilaksanakan secara lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah mahasiswa tinggal di Jakarta